FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN MODEL USAHA BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI SULAWESI SELATAN

Palopo. Biro Bina Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengemban tupoksi menyelenggarakan Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan , persiapan bahan perumusan kebijakan serta tugas tambahan sinkronisasi program bidang Kesra memfasilitasi acara Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Model Usaha bagi PMKS di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Kota Palopo, Selasa 29 Maret 2016. Peserta berjumlah 80 orang yang berasal dari para pejabat perencana/bagian program serta Ketua/Sekretaris Kelompok Usaha Mikro/kecil di Kota Palopo.

Kepala Biro Bina Kesejahteraan Setda Prov. Sulsel, Dra. Hj. Kurnia, M.si mengatakan bahwa Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Model Usaha bagi PMKS di Sulawesi Selatan dimaksudkan sebagai sarana pertemuan untuk mengkonsolidasikan pembangunan kesejahteraan rakyat secara umum dan khususnya Perlindungan Sosial dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan komitmen para pemangku kepentingan antara pusat dan daerah, mengembangkan dan memperkuat sinergi pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dari Pusat sampai Daerah.

Walikota Palopo,  Drs. H. M. Judas Amir, M.H membuka acara tersebut mengatakan melalui kegiatan ini mempertemukan antara pelaksana kebijakan, para pejabat perencana dari SKPD dengan kelompok masyarakat rentan dari komunitas usaha mikro kecil baik sebagai narasumber dan peserta maupun sebagai sasaran program pemberdayaan sangatlah strategis dan diharapkan menjadi wadah untuk membangun sinergitas sekaligus mengakomodir program dan kegiatan yang responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, pada umumnya dan lebih khusus komunitas kelompok usaha mikro dan kecil

“Seperti diketahui visi Indonesia lima tahun ke depan adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) visi dan 9 (sembilan) agenda strategis president yang disebut Nawa Cita,”terangnya.

Menurut Judas salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita yang menjadi substansi yang berhubungan erat dengan kegiatan ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan sebagaimana tertuang   sebagaimana tertuang dalam RPMJN 2015-2019. (/Nr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *