Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sulawesi Selatan

Makassar, Staf Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Ir. H. Salim, MM. membuka secara resmi acara Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Sulawesi Selatan dengan tema Penanggulangan Kemiskinan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 09 s/d 10 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grand Imawan jln. Pengayoman No. 36 Makassar. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah + 80 Orang yang terdiri dari Dinas Sosial Kab / Kota, Bagian Kesra Kab/Kota dan Karang Taruna Kab./Kota.

H. Salim dalam sambutannya mengatakan Jika melihat hasil pendataan Dinas Sosial Prov. Sulsel sepanjang tahun 2017 sebanyak 374.775 orang PMKS yang banyak adalah dari jenis kemiskinan, maka percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mekanisme hadirnya peraturan presiden tentang penanggulangan kemiskinan, Kementerian yang membuat tim nasional penanggulangan kemiskinan, dan kemudian dibentuk di tingkat Provinsi sebagai komitmen Pemerintah Provinsi agar lebih tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan khususnya di Sulawesi Selatan.

”Upaya mewujudkan konsep pemberdayaan PMKS dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dengan adanya Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih mempertajam perencanaan dalam bentuk program dan kegiatan yang tepat sasaran, dan keterpaduan program, monitoring dan  evaluasi, efektifitas anggaran, serta penguatan kelembagaan  dalam penanggulangan kemiskinan guna mengakselerasikan arah kebijakan tentang program – program di bidang kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Selatan.”

”Hal ini penting kita maknai bersama mengingat issu kemiskinan menjadi deretan permasalahan sosial yang terus-memerus dijadikan prioritas, guna menghindari adanya keseimbangan kesejahteraan dalam masyarakat.” Imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *