SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar. Biro Bina Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan acara sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan di Ruang data kantor Gubernur, Rabu 29 Juli 2015. Peserta berjumlah 100 orang yang berasal dari Bapeda kab/ko, Dinas Sosial Kab/Ko, Asisten Kesra/Kabag Kesra Kab/Ko dan instansi/lembaga SKPD terkait tingkat Prov. Sulsel.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Biro Kesra Setda Prov. Sulsel, Drs. H. M. Yusuf R, MM melaporkan bahwa maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi ini untuk menyamakan pemahaman akan pentingnya membuat regulasi/kebijakan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing sebagai pedoman  dalam penanggulangan kemiskinan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Menciptakan ruang pertemuan bagi pemangku kepentingan untuk saling memberi informasi dan masukan untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam mengoptimalkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk mengsinkronisasikan kebijakan dan program dari pusatsampai daerah.

Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,  Drs. H. Mappagio, M.Si membuka acara tersebut mengatakan permasalahan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dewasa ini masih menghadapi kendala, sehingga penurunan angka kemiskinan melambat, hal ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan memperhatikan struktur dan kondisi angka kemiskinan di Sulawesi Selatan yang masih didominasi pada wilayah pedesaan, maka sosialisasi ini menjadi sangat penting dan strategis mengingat persoalan kemiskinan adalah merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang lain termasuk masyarakat desa.

“Seperti diketahui visi Indonesia lima tahun ke depan adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) visi dan 9 (sembilan) agenda strategis president yang disebut Nawa Cita,”terangnya.

Menurut Mappagio salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita yang menjadi substansi yang berhubungan erat dengan sosialisasi ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan sebagaimana tertuang   sebagaimana tertuang dalam RPMJN 2015-2019. (/Nr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *