Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

Makassar, Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sulsel, Dra. Hj. Kurnia, M.Si membuka secara resmi Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, pada tanggal 16 Desember 2015 di Grand Town Hotel Makassar.

Kurnia  mengatakan, keputusan Indonesia untuk meratifikasi konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas yang dikenal dengan sebutan Convention On The Rights Of Persons With Disabilitas (CRPD) melalui Undang – Undang Nomor: 19 Tahun 2011 adalah merupakan tonggak penting dalam memperkuat pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai komitmen Negara dalam mewujudkan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara yang secara khusus dan rinci menegaskan hak-hak yang dimiliki Penyandang Disabilitas dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya.

“Penyandang Disabilitas yang tersebar pada 24 Kab./Kota di Sulsel dan jumlahnya sudah mencapai 31.431 orang (data 2015) membutuhkan perhatian serius semua pihak”. imbuhnya

Sementara itu, Kepala Bagian Perlindungan Sosial, Drs. H.M. Yusuf R, MM menambahkan, Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana mempertemukan kembali para pemangku kepentingan dan stakeholders terkait lainnya sekaligus selaku pengusul/penggagas akan kebutuhan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dengan tujuan membangun pemahaman dan yang tidak kalah pentingnya memberikan masukan, perbaikan materi RANPERDA kepada Tim Penyusun (Para Narasumber) agar PERDA yang dihasilkan nanti dapat diimplementasikan dengan baik dan bermanfaat terhadap upaya Perlindungan dan Pelayanan bagi para Penyandang Disabilitas di Sulawesi Selatan. (/Nr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *