TEMU KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERLINDUNGAN SOSIAL TINGKAT PROVINSI SULSEL

Makassar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, MS. membuka acara Temu Koordinasi dan Pembinaan Perlindungan Sosial Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Tree pada Hari Senin, 14 Maret 2016, yang dihadiri 80 orang peserta terdiri dari para Ketua / Sekretaris TKPKD, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial  Kab./Kota se Sulawesi Selatan serta SKPD terkait Tingkat Provinsi.

Agus mengatakan gambaran umum tentang kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan beberapa tahun terakhir yang ditunjukkan dalam beberpa indikator ekonomi seperti : pertumbuhan ekonomi sebesar 7,57%, pendapatan perkapita sebesar Rp. 35,59 Juta (atas perhitungan tahun dasar 2010), nilai tukar petani sebesar 103,84 (urutan 5 nasional), ekspor US$ 1.747,91 juta dan impor US$ 836,22 juta atau surplus sebesar US$ 93,78 juta.

“Sementara data terakhir jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan berjumlah 806,35 ribu atau 9,54% dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan angka sebelumnya pada kondisi Maret 2014 sebesar 10,28% dan kondisi September 2013 sebesar 10,32%. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,74% atau sebesar 57,95 ribu jiwa dan 0,78% atau sebesar 56,88 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi September 2013.” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Biro Bina Kesejahteraan Setda Prov. Sulsel Dra. Hj. Kurnia, M.Si melaporkan Temu Koordinasi dan Pembinaan Perlindungan Sosial Kab./Kota se Sulawesi selatan dimaksudkan sebagai sarana pertemuan untuk mengkonsolidasikan pembangunan kesejahteraan rakyat secara umum dan khususnya Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dengan mengimplementasikan agenda ketiga Nawacita Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuanserta mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan.

Dalam pertemuan ini dihasilkan rekomendasi sebagai berikut :

  1. Mengoptimalkan peran TKPKD kab./kota dengan melakukan pertemuan minimal 1 kali dalam 3 bulan.
  2. Optimalisasi peran kelembagaan TKPKD sampai ke desa/kelurahan.
  3. Mendorong Pemerintah Daerah Kab./Kota dalam hal ini Dinas Sosial Kab./Kota dalam melaksanakan verikasi dan validasi data kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tingkat Desa/Kelurahan yang didampingi oleh TKSK.
  4. Dalam hal varifikasi dan validasi data perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab./Kota untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas TKSK yang ada di kecamatan baik dukungan jasa maupun sarana lainnya yang dubutuhkan terutama sarana mobilitas.
  5. Mendorong Pemerintah Daerah (Kab./Kota) untuk memepercepat melaksanaan pemutakhiran data oleh tksk yang selanjutnya dikirim ke PUSDATIM KEMENSOS untuk diolah dan ditetapkan menjadi basis data terpadu.
  6. Lebih mempertajam peran tenaga pendamping program PKH dengan memperkecil rasio wilayah tugas 1 orang per Desa/Kelurahan.
  7. Pemerintah Provinsi mengusulkan ke pemerintah pusat agar masalah kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu urusan wajib di daerah sesuai dengan uu nomor 23 tahun 2014 agar mendapatkan dana alokasi khusus sebagaimana dengan urusan wajib lainnya.
  8. Seluruh jenis bantuan agar dapat disatupintukan (dipusatkan pada Dinas Sosial).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *